PENGARUH KARAKTERISTIK PEMDA DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEDA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMSEL

Verawaty Verawaty; Yeni Widyanti; Nopa Lasri

Verawaty Verawaty Universitas Bina Darma
Yeni Widyanti Universitas Bina Darma
Nopa Lasri Universitas Bina Darma

Keywords: Kinerja pemerintah daerah, karakteristik pemerintah daerah, hasil audit BPK

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah yang dimaksud adalah ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja daerah, ukuran legislatif, dan intergovernmental revenue. Data kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah skor kinerja yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, ukuran legislatif, dan intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pengukuran kinerja yang baik untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah yang berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik sehingga dapat menghasilkan peringkat kinerja berprestasi sangat tinggi.

References

Nugroho, R.A. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Periode 2009-2011). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.

Mustikarini, W.A. & Fitriasari, D. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin. Universitas Indonesia.

Widia & Verawaty. 2017. Pengaruh Faktor Kejelasan Sasaran Anggaran, Faktor Akuntansi, dan Faktor Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang. Seminar Hasil Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma.

Nanda, V. 2017. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus di Kabupaten/Kota se-Sumatera Tahun Anggaran 2013-2014). Skripsi. Fakultas Ekonomis dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Verawaty. 2017. Accountability and Internet Financial Reporting of Local Government: An Indonesia Analysis. Lambert Academic Publishing.

Verawaty, Kemala, A.K., Puspanita, I., & Nurhidayah. 2020. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Jurnal MBiA, 19(1): 21-37.

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kementrian dalam Negeri. Jakarta.

Sudarsana, H.S. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.

Harumiati, Y. & Payamta. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 3(2): 75-87.

Erlina & Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan: Brama Ardian.

Halim, A. & Kusufi, M.S. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Kusumawardani, M. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal 1. Universitas Negeri Semarang.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.