KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LKPD PROVINSI DI INDONESIA

  • Verawaty Verawaty Universitas Bina Darma
  • Ade Kemala Jaya Universitas Bina Darma
  • Adelita Putri Alsri Universitas Bina Darma
Keywords: Kepatuhan pengungkapan wajib LKPD, Karakteristik pemerintah daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran daerah, jumlah SKPD, kekayaan daerah, kemandirian keuangan daerah dan intergovernmental revenue terhadap kepatuhan pengungkapan wajib LKPD pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini menggunakan jenis pengungkapan wajib dengan metode sistem scoring, yaitu membuat daftar checklist pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 tahun 2010. Penelitian menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu multivariate regression. Hasil menunjukkan hanya ukuran daerah yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran daerah mampu mempengaruhi atau meningkatkan pengungkapan wajib di pemerintah provinsi. Analisis ini mendukung teori yang menyatakan bahwa semakin besar total aset maka kepatuhan pengungkapan wajib LKPD semakin besar. Jumlah SKPD, kekayaan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan intergovernmental revenue tidak mampu mempengaruhi peningkatan kepatuhan pengungkapan wajib LKPD provinsi di Indonesia dikarenakan tidak mencerminkan sebagai proksi untuk tercapainya kegiatan atau pengelolaan keuangan daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib

References

[1] Verawaty (2019). Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. MBiA, 18(2): 79-99.
[2] Verawaty (2017). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah melalui E-government Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan. Akuisisi, 13(2): 92-107.
[3] Suhardjanto, D. & Yulianingtyas, R.R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret. Jurnal Akuntansi & Auditing: 8(1): 30-42.
[4] Khasanah, N. L. & Rahardjo, S.N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal Accounting, 3(3): 1-11.
[5] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
[6] Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Jakarta
[7] Suhardjanto. D. & Lesmana, S. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Auditing. 6(2):25-40.
[8] Permadi, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
[9] Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 9(2): 154-170.
[10] Prasetyo, A.B. (2017). Faktor-Faktor Penentu Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Universitas Stikubank. Semarang.
[11] Verawaty. (2017). Accountability and Internet Financial Reporting of Local Government: An Indonesia Analysis. Saarbr├╝chen: Lambert Academic Publishing
Published
2020-02-06
Section
Artikel Ekonomi & Bisnis